PASAL 16
Ayat (1)
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan engurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. iii)
Ayat (2)
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). iii)
Ayat (3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. iii)\
Ayat (4)
Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). iii)
Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
- Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 menggunakan simbol (*)
- Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menggunakan simbol (**)
- Perubahan Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menggunakan simbol (***)
- Perubahan Keempat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menggunakan simbol (****)
- Perubahan Kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menggunakan simbol (*****)
- Perubahan Keenam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menggunakan simbol (******)
- Perpu Nomor 2 Tahun 2022 (*******)