Pengertian Ilmu Ekonomi
Ilmu ekonomi muncul disebabkan karena adanya perbedaan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau yang beraneka ragam dan jumlahnya banyak, sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai alat pemuas sangat terbatas, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya perlu adanya ilmu memilih.
Ilmu ekonomi menurut Wibowo dan Supriadi (2013:13) adalah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka, untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia berkaitan dengan konsumsi, produksi dan distribusi.
Secara terminologi kata ekonomi berasal dari Yunani yaitu oikos berarti keluarga, nomos berarti peraturan, aturan, hukum dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Rumah tangga meliputi rumah tangga perseroan (keluarga), badan usaha, atau perusahaan rumah tangga pemerintah dsb.
Ilmu ekonomi menurut P.A. Samuelson salah seorang ahli ekonomi yang menerima Nobel untuk ilmu ekonomi tahun 1970 yang dikutip oleh Wibowo dan Supriadi (2013:15) adalah: “Ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya alam yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan pada masa yang akan datang pada berbagai individu dan golongan masyarakat.”
Cabang Ilmu Ekonomi
Cabang ilmu ekonomi meliputi:
1. Ekonomi Deskriptif (Descriptive Economics)
Ekonomi deskriptif menurut Nuraini (2016:2) merupakan studi yang berusaha untuk menggambarkan atau mediskripsikan dan menguraikan fakta-fakta ekonomi (bekerjanya lembaga-lembaga atau unit-unit ekonomi).
Ekonomi deskriptif mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai sesuatu masalah (Reksoprayitno, 1992:1). Ilmu ekonomi deskriptif ini menjelaskan keadaan ekonomi suatu daerah/negara pada waktu tertentu. Contoh krisis moneter di Indonesia tahun 1998, jumlah pengangguran dan tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia pada tahun tertentu.
2. Teori Ekonomi atau Ekonomi Murni
Teori menurut Nuraini (2016:2) adalah seperangkat hipotesis atau konsep yang telah teruji kebenarannya. Ekonomi Teori menurut Niamas adalah pandangan yang menggambarkan kegiatan ekonomi yang memiliki sifat hubungan yang nyata dan menggambarkan ramalan suatu peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan jika terdapat suatu kondisi yang dapat berpengaruh menuju perubahan.
Teori ekonomi dipecah kedalam dua kelompok yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro yang akan menjelaskan bekerjanya sistem-sistem perekonomian. Ekonomi Mikro menurut Nuraini (2016:8) mempelajari aktivitas-aktivitas unit-unit ekonomi seperti individu, baik individu seorang, individu rumah tangga, individu perusahaan maupun individu industri, sedangkan ilmu ekonomi makro memfokuskan kajiannya kepada perekonomian secara keseluruhan (agregat), seperti konsumsi masyarakat, produksi total masyarakat dan tingkat harga umum.
3. Ekonomi Terapan (Applied Science)
Cabang ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang tugasnya menelaah kebijakan-kebijakan ekonomi yang perlu dilaksanakan oleh suatu pemerintahan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bentuk kebijakan yang bagaimana yang akan ditempuh dan dampak apa yang akan muncul dari suatu kebijakan serta alternatif-alternatif apa yang harus diambil, semua merupakan kajian dari ekonomi terapan. Secara umum kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk:
a. Menciptakan kesempatan kerja yang penuh
b. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
c. Menciptakan stabilitas harga-harga
d. Menciptakan distribusi pendapatan yang merata
Penyataan Positif dan Normatif
Pernyataan positif mengandung arti “Bagaimanakah senyatanya”. Pernyataan positif banyak digunakan oleh para ahli ekonomi terutama pada ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi, sebagai contoh jika produksi beras turun maka harga beras naik, sebaliknya jika produksi beras naik maka harga akan turun. Pernyataan tersebut jelas-jelas menggambarkan fakta yang ada saat itu (Nuraini, 2016:3-4).
Pernyataan normatif adalah pernyataan yang mengandung arti “bagaimana seharusnya”. Pernyataan normatif sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kadang-kadang tidak bersifat rasional, seperti budaya, tradisi atau filsafat. Pernyataan normative banyak dijumpai pada ilmu ekonomi yang bersifat terapan. Contohnya, Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan mempercepat pertambahan pendapatan nasional (Nuraini, 2016:4).
Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Kegunaan ekonomi makro adalah untuk menganalisis cara terbaik mempengaruhi target-target kebijaksaan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan (Wibowo dan Supriadi, 2013:78).
Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan (agregatif). Variabel-variabel agregatif dalam ekonomi makro antara lain: tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat harga, tingkat bunga, neraca pembayaran internasional, stock kapital nasional, hutang pemerintah (Reksoprayitno, 1992:2).
Aspek ekonomi makro menurut Wibowo dan Supriadi (2013:78) antara lain :
1. Kemiskinan dan pemerataan
2. Krisis nilai tukar
3. Utang luar negeri
4. Perbankan, kredit macet
5. Inflasi
6. Pertumbuhan ekonomi
7. Pengangguran
Masalah utama makroekonomi menurut Sukirno (2016:9-16) antara lain:
1. Masalah pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2016:9) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang meningkat disebabkan karena faktor-faktor produksi akan mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang dan modal, technology berkembang, tenaga kerja bertambah, dan pengalaman dan pendidikan menambah keterampilan tenaga kerja.
Perkembangan produksi suatu barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak diikuti oelh pertambahan produksi barang-barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Sukirno, 2016:10).
Kurva Kemungkinan Produksi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kurva AB adalah kemungkinan produksi (batas maksimum produksi dapat diciptakan suatu negara), kemakmuran masyarakat mencapai maksimum apabila kombinasi barang industri dan pertanian, seperti ditunjukkan kurva AB misalnya titik P. berarti untuk maksimum, negara harus menghasilkan X0 barang industri dan Y0 barang pertanian.Kenyataannya tingkat produksi yang dicapai pada titik M. tingkat kegiatan ekonomi di bawah potensial menyebabkan sebagian faktor-faktor produksi menganggur, termasuk tenaga kerja, dan ini terutama disebabkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. Pada periode berikutnya penambahan faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi memungkinkan negara tersebut memproduksi lebih banyak dan digambarkan dari AB ke CD. Dengan demikian secara potensial negara dapat dinaikkan ke titik R, akan tetapi kegiatan ekonomi yang sebenarnya hanya berkembang dari M ke N, berarti pertumbuhan sebenarnya lebih lambat dari yang secara potensial dapat berlaku (Sukirno, 2016:10-11).
Pendapatan Nasional dan sebenarnya
Pada grafik a menunjukkan pendapatan nasional potensial, yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Garis pendapatan nasional pontensial yang semakin naik menggambarkan faktor-faktor produksi semakin banyak dan kemajuan technology. Akan tetapi perekonomian tidak selalu menggunakan semua faktor-faktor produksi yang tersedia, kekurangan pengeluran agregat menyebabkan sebagian tenaga kerja menganggur dan perekonomian tidak akan mewujudkan pendapatan nasional potensial. Pendapatan nasional yang sebenarnya terwujud dari tahun ke tahun digambarkan oleh grafik b. Perbedaan antara pendapatan nasional potensial dengan pendapatan nasional sebenarnya dinamakan Jurang Produk Nasional (jurang JNP). Apabila jurang tersebut wujud, pengganguran akan berlaku, semakin besar JNP maka semakin besar pula tingkat pengangguran dalam perekonomian.
2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi
Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan di dalam jangka panjang dinamakan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan (business cycle). Kemunduran yang serius akan menimbulkan masalah pengangguran sedangkan perkembangan yang pesat akan menimbulkan kenaikan harga-harga/inflasi. Ketidakstabilan kegiatan ekonomi akan berdampak pada ketidakpastian dan berpengaruh buruk terhadap perkembangan ekonomi (Sukirno, 2016:12-13).
Gambar 3. Suatu Siklus dalam konjungtur
Berdasarkan pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pergerakan A ke B, C ke D menggambarkan ekonomi dalam penurunan, B ke C dan D ke E menggambarkan kegiatan ekonomi mengalami pertumbuhan. Kemunduran serius akan mengalami pengangguran, perkembangan yang pesat akan menimbulkan kenaikan harga-harga/inflasi. Untuk menghindari masalah tersebut perlu dilakukan usaha akan kegiatan perusahaan lebih stabil (Sukirno, 2016:13).
3. Masalah pengangguran
Pengangguran menurut Sukirno (2016:13) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya.
Faktor utama yang menimbulkan pengangguran menurut Sukirno (2016:13) adalah kekurangan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian dalam waktu tertentu. Pengeluaran agregat terdiri dari beberapa komponen seperti konsumsi citizen, pengeluaran pemerintah, investasi dalam perusahaan, serta ekspor impor. Faktor lain yang mempengaruhi masalah pengangguran antara lain:
a. Ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik.
b. Penggunaan peralatan produksi yang modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja.
c. Ketidaksesuaian diantara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang sebenarnya dengan ketrampilan yang diperlukan dalam industri-industri.
Jenis-jenis pengangguran didasarkan pada dua penggolongan yaitu (Sukirno, 2016:328-330):
1) Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya
(a) Pengangguran normal atau friksional
(b) Pengangguran siklikal
(c) Pengangguran structural
(d) Pengangguran teknology
2) Jenis pengangguran berdasarkan kepada cirinya
(a) Pengangguran terbuka
(b) Pengangguran tersembunyi
(c) Pengangguran bermusim
(d) Setengah Menganggur
4. Masalah kenaikan harga-harga (Inflasi)
Inflasi dapat di definisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi rendah yaitu mencapai 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai diantara 4-10 persen. Inflasi yang sangat serius mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun (Sukirno, 2016:14).
Faktor-faktor penyebab inflasi (Sukirno, 2016:14-15) antara lain:
a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Hal ini karena keinginan konsumen mendapatkan barang pada harga yang lebih tinggi, sehingga produsen akan berusaha menahan barangnya dan akan menjual pada konsumen yang bersedia membayar dengan harga yang tinggi. Kecenderungan ini akan menyebabkan inflasi.
b. Pekerja-pekerja diberbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.
c. Kenaikan harga-harga barang impor
d. Penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang
e. Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab.
5. Ketidakseimbangan neraca pembayaran
Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian itu mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, dan terutama ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor impor. Disamping itu aliran modal untuk investasi juga berlaku di antara berbagai negara (Sukirno, 2016:15).
Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri, dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu. Pembayaran-pembayaran tersebut antara lain(Sukirno, 2016:16):
1) Penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa
2) Aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal keluar negeri.
3) Aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek (seperti mendepositkan uang di luar negeri).
Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan diantara keseluruhan aliran pembayaran keluar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Ketidakeimbangan diantara ekspor dan impor dan aliran keluar/masuk modal dapat menimbulkan masalah serius terhadap kestabilan suatu perekonomian. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan impor, harga valuta asing akan meningkat dan harga barang-barang impor bertambah mahal (Sukirno, 2016:15).
Masalah Ekonomi Makro menurut Pramutoko mencakup dua permasalahan pokok, antara lain:
a. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana “menyetir” perekonomian nasional dan bulan ke bulan, dan triwulan ke triwulan atau dan tahun ke tahun. Tiga “penyakit makro” utama yaitu:
1) inflasi,
2) pengangguran dan
3) ketimpangan dalam neraca pembayaran.
b. Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana kita “menyetir” perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Pada asasnya masalahnya juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro di atas, hanya perpektif waktunya adalah lebih panjang (lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun).
Alat Pengamat Prestasi Kegiatan Ekonomi
Alat pengamat kegiatan perekonomian atau indikator makroekonomi yang terumata antara lain (Sukirno, 2016:17-23):
1. Pendapatan Nasional
Data Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Pendapatan Nasional mempunyai peranan penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun.
a. Pendapatan Nasional
Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu, atau ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Produk nasional atau pendapatan nasional dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Produk Nasional Bruto (PNB)
Produk Nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara suatu negara dinamakan Produk Nasional Bruto.
2) Produk Domestik Bruto (PDB)
Produk Nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara.
b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi juga menggunakan data pendapatan nasional. Tingkat (persentase pertambahan) pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun.
Contoh: dalam suatu negara dalam tahun 2010 PNB riil bernilai 120 triliun rupiah dan meningkat 126 triliun rupiah pada tahun 2011. Berapa tingkat pertumbuhan ekonomi 2011? Berdasarkan data tersebut maka tingkat pertumbuhannya adalah (Sukirno, 2016:17).
c. Tingkat Pertambahan Kemakmuran (Pendapatan Perkapita)
Untuk menentukan tingkat dan pertambahan kemakmuran penduduk perlu dihitung pendapatan perkapita di berbagai tahun. Dalam negara yang dicontohkan diatas misalnya pada tahun 2010 penduduknya 12 juta dan meningkat menjadi 12,2 juta dalam tahun 2011. Berapa pendapatan perkapita tahun 2010 dan 2011 dan peraba kelajuan pertambahan kemakmurannyan (Sukirno, 2016:17-18)?
2. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran
Pengangguran atau tuna karya menurut Wikipedia adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.
Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari kerja tetapi belum memperolehnya. Tingkat pengangguran adalah perbandingan (dinyatakan dalam persen) diantara jumlah tenaga kerja yang menganggur dengan jumlah tenaga kerja pada suatu waktu tertentu. Pengangguran sukarela adalah orang yang berada dalam lingkungan umur tenaga kerja (15-64 tahun) yang secara tidak aktif mencari kerja (Sukirno, 2016:28).
Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan informasi:
a. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun atau penduduk usia kerja
b. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15-64 tahun yang tidak ingin berkerja (contoh: pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dll) yang disebut bukan angkatan kerja.
Angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi poin a dengan poin b. Perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dinayatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (Sukirno, 2016:18).
Contoh soal dalam buku Sukirno (2016, 18). Dalam suatu perekonomian, yang tergolong sebagai penduduk usia kerja berjumlah 14.891.761 orang, tetapi hanya sebanyak 9.124.458 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Diantara angkatan tersebut sebanyak 8.528.571 orang mempunyai pekerjaan. Berdasarkan data diatas, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran adalah:
Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya kurang dari 4%. Tidak banyak negara yang tingkat penganggurannya dibawah 4%. Di negara-negara eropa tingkat pengangguran pada waktu ini mencapai sekitar 8-10%., sedangkan Amerika Serikat dan Jepang tingkatnya adalah sekitar 5% (Sukirno, 2016:19).
3. Tingkat perubahan harga-harga atau inflasi
Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen/consumer price index (CPI) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen (Sukirno, 2016:19).
Cara membentuk indeks harga antara lain:
1) Memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga.
2) Menentukan jenis-jenis barang yang perubahan harga-harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga.
3) Menghitung indeks harga.
Contoh:
Dalam tabel 1 ditunjukkan suatu contoh sederhana untuk meghitung indeks harga. Dalam perhitungan dimisalkan 4 jenis barang yang digunakan untuk membentuk indeks harga dalam konsumen. Selain itu ditentukan weightage atau kepentingan relative setiap kelompok barang dalam konsumsi masyarakat. Sebagai contoh barang A sangat penting bagi masyarakat sehingga A diberi weightage sebanyak 50. Kemudian dihitung nilai harga x weightage. Tabel 1 menunjukkan nilai tersebut 250.000 untuk 1997, sedangkan untuk 2003 nilainya adalah 600.000. Berdasarkan kepada dua-duanya, indeks harga 2003 dapat dihitung, yaitu:
Tabel 1. Contoh Sederhana Menghitung Indeks Harga Konsumen
|
Kelompok Barang
|
Weightage
|
Tahun dasar (1997)
|
Tahun 2003
|
||
|
Harga (Rp)
|
Harga x weightage
|
Harga
(Rp)
|
Harga x weightage
|
||
|
A
|
50
|
1.000
|
50.000
|
2.000
|
100.000
|
|
B
|
20
|
5.000
|
100.000
|
11.000
|
220.000
|
|
C
|
5
|
5.000
|
25.000
|
16.000
|
80.000
|
|
D
|
25
|
3.000
|
75.0000
|
8.000
|
200.000
|
|
100
|
250.000
|
600.000
|
|||
Indeks harga pada tahun dasar 1997 adalah 100, maka diantara tahun 1997 dan 2003 harga telah meningkat menjadi 240 persen atau 2,4 kali lipat dari harga dasar. Meneruskan contoh diatas, misalkan pada akhir tahun 2002 indeks harga konsumen adalah 231 dan pada akhir 2003 indeks harga adalah 240, maka tingkat inflasi tahun 2003 adalah sebagai berikut:
4. Kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran
Neraca pembayaran adalah merupakan data yang memberi gambaran tentang lalu lintas perdagangan dan dana dari satu negara ke berbagai negara lain dalam satu tahun tertentu. Dua komponen neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan (overall balance) (Sukirno, 2016:21).
Neraca pembayaran memberikan informasi mengenai ekspor dan impor. Defisit dalam neraca perdagangan yang disebabkan impor lebih besar dari pada ekspor, mengurangi tingkat kegiatan ekonomi dalam negeri dan masalah pengangguran yang lebih serius akan dihadapi. Masalah lain mengalirnya modal dalam negeri ke luar negeri. Aliran modal ini menggambarkan aliran neto (aliran masuk dikurangi aliran keluar). Neraca pembayaran menunjukkan perimbangan mutasi-mutasi keuangan dari negara ke negara-negara lain. Perimbangan dinamakan neraca keseluruhan (Sukirno, 2016:21).
5. Kestabilan nilai mata uang domestik
Alat untuk mengukur keteguhan suatu ekonomi adalah perbandingan nilai sesuatu mata uang asing (misalnya US) dengan nilai domestic (misalnya Rupiah). Perbandingan itu dinamakan kurs valuta asing. Kurs ini akan menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurs adalah neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan defisit akan cenderung menaikkan nilai valuta asing.
Kebijakan MakroEkonomi
Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dapat dibedakan menjadi lima aspek (Sukirno, 2016:22):
1. Menstabilkan kegiatan ekonomi
2. Mencapai tingakt penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi
3. Menghindari masalah inflasi
4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh
5. Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing
Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi antara lain:
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian (Sukirno, 2016:24). Kebijakan fiskal menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah, sehingga dapat menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Dibidang perpajakan langkah yang perlu dilakukan dengan mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak pendapatan akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan meningkatkan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat dapat dinaikkan lagi dengan menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan maupun untuk menambah investasi.
Saat Inflasi atau pada saat kegiatan ekonomi mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, langkah yang harus dilakukan yaitu pajak di naikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi.
Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut (Utami, 2017):
a. Mencapai kestabilan perekonomian nasional.
b. Memacu pertumbuhan ekonomi.
c. Mendorong laju investasi.
d. Membuka kesempatan kerja yang luas.
e. Mewujudkan keadilan sosial.
f. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan.
g. Mengurangi pengangguran.
h. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (Sukirno, 2016:25).
Menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank Sentral dapat mempengaruhi penawaran uang. Melalui alat-alat dalam kebijakan moneter pemerintah dapat menambah penawaran uang. Cateris Paribus, pertambahan ini akan menurunkan suku bunga, sehingga penanaman modal akan bertambah dan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi ekonomi akan meningkat dan pengangguran akan menurun. Dalam inflasi sebaliknya penawaran uang harus dikurangi untuk menaikkan suku bunga, sehingga menurunkan investasi dan pengeluaran agregat akan menurun, sehingga mengurangi inflasi (Sukirno, 2016:24-15).
Tujuan kebijakan moneter menurut Bank Sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Kebijakan moneter oleh Bank Sentral melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka (kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral) di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Kebijakan Segi Penawaran
Kebijakan fiskal dan moneter dipandang sebagai kebijakan dari permintaan. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik (Sukirno, 2016:25).
Salah satu kebijakan penawaran adalah kebijakan pendapatan (income policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Kebijakan ini akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan (Sukirno, 2016:25).
Kebijakan segi penawaran dilakukan dengan cara (Sukirno, 2016:25):
a. Mengurangi pajak pendapatan rumah tangga
b. Memberikan insentif fiskal (misalnya pengurangan pajak atau pembebasan pajak pada perusahaan-perusahaan yang inovatif)
c. Menyediakan infrastruktur yang baik
d. Membuat peraturan yang kondusif
DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. Tujuan Kebijakan Moneter. Retrieved February 17, 2018 from
Nuraini, I. (2016). Pengantar Ekonomi Mikro. Malang: UMM Press
Pramutoko, B. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Forum Kajian Ilmu. Retrieved February 17, 2018 from https://bayu96ekonomos.wordpress.com/modul-materikuliah/pengantar-ekonomi-makro/
Reksoprayitno, S. (1992). Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Sukirno, S. (2016). MakroEkonomi Teori Pengantar (Edisi ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
Utami, N. W. (2017, November). Pengertian, Tujuan, dan Macam-macam Kebijakan Fiskal. Jurnal. Retrieved February 17, 2018 from https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-tujuan-dan-macam-macam-kebijakan-fiskal
Wibowo, S., & Supriadi, D. (2013). Ekonomi Mikro Islam. Bandung: Pustaka Setia
Wikipedia. Pengangguran.Retrieved February 17, 2018 from https://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran
Leave a Reply