Pengertian Akuntansi Syariah
Akuntansi menurut Hanafi & Halim (2014:27) adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (judgement) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.
American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) yang dikutip Harahap (2013:5) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuruan moneter, transaksi  dan kejadian-kejadian yang umunya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.
Syariah menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2007:6) merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.
Akuntansi syariah menurut Prabowo (2014:2) adalah suatu proses akuntansi yang diawali dengan pengidentifikasian, pencatatan, dan diakhiri dengan pengkomunikasian dalam bentuk laporan keuangan mengenai transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dikelola berdasarkan syariah guna memberikan informasi keuangan secara menyeluruh atas suatu entitas ekonomi (perusahaan) sebagai bahan pertimbangan stakeholder dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.
Dari penjelasan diatas maka akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang dilakukan dengan ketentuan hukum Islam atau berdasarkan prinsip syariah yang bisa dipakai untuk penilaian (judgement) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi dengan pertimbangan azas syariah untuk ciptakan hubungan yang saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.
Landasan Akuntansi Syariah
Islam sebagai agama dan pandangan hidup yang komprehensif atau lengkap, menyeluruh (kafah) dapat ditunjukkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang apabila dikelompokkan akan mengatur diantanya, tentang hal-hal berikut ini (Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, 2001 dalam wiyono, 2006 yang dikutip oleh  (Wiyono dan Maulamin, 2012:2-5).
a.  Aqidah (landasan keimanan muslim/tauhid yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam)
b.      Etika
c.        Akhlaq (aturan-aturan mengenai moralitas umat)
d.   Ibadah (kegiatan umat islam yang menyangkut hubungan manusia sebagai makhluk Allah sebagai Al-Chalik/Sang Pencipta)
e.   Muamalah (kegiatan yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, laut udara dan makhluk Allah lainnya.
Disamping mengatur 5 kelompok diatas, Islam juga memberikan dasar –dasar pengaturan tentang politik kenegaraan, ekonomi, perdagangan, dan keuangan, keilmuan, teknologi dan lainnya yang pengembangannya dibawah kelompok muamalah. Seperti di dijelaskan pada gambar berikut:
 
Wiroso (2013) menjelaskan landasan Akuntansi Syariah antara lain:
ü  “ Hai orang-orang yang beriman,  apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang  ditentukan, hendaklah kamu  menuliskannya. Dan hendaklah  seorang penulis diantara kamu  menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah 2:282)
ü  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu  menyampaikan amanat kepada yang berhak  menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila  menetapkan hukum diantara manusia supaya  kamu menetapkan dengan adil” (QS. An-Nissa 4:58)
ü  “ Wahai orang-orang yang  beriman, jadilah kamu orang  yang benar-benar penegak  keadilan” (QS. An Nissa 4 : 135)
ü  “Sesungguhnya Allah menyuruh  (kamu) berlaku adil (QS. An-Nahl (16) : 90)
ü  “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang  (yaitu) orang-orang yang apabila  menerima takaran dari orang lain  mereka minta dipenuhi, dan apabila  mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS. Al-Muthaffifiin (83): 1-3)
Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007:6).
Asas Transaksi Syariah
Prinsip Syariah menurut Undang-Ungan No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007:6).
Transaksi syariah berasaskan pada prinsip Dewan Standar Akuntansi Keuangan, (2007:6-9)
1.       Persaudaraan (ukhuwah)
Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).
2.      Keadilan (‘adalah)
Menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
a)  Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl)
Riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti murabahah tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (money exchange) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
Menurut bahasa interest atau bunga adalah uang yang dikenakan atau dibayar atas penggunaan uang, sedangkan urusy adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi (Wiyono dan Maulamin, 2012:16).
Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (al-ziyadah), berkembang (an-numuw), meningkat (al-irtifa’), dan membesar (al-‘uluw). Dengan demikin definisi riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam meminjam, bahkan tambahan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara batil juga dapat dikatakan sebagai riba (Wiyono dan Maulamin, 2012:18).
Esensi riba menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2007:7) adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti murabahah tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (money exchange) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
Riba diharamkan oleh semua agama samawi, karena dianggap sesuatu yang membahayakan menurut agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Islam melarang tegas melarang praktik riba dalam perekonomian umat manusia. Allah SWT melarang riba melalui Al-Qur’an dengan empat tahap pelarangan yakni:
  • Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Allah berfirman: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapi keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum:39).
  • Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya yang suka memakan riba. Allah SWT berfirman, “Maka disebabkan kedhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”  (QS. An-Nisaa’ 160-162).
  • Allah SWT melarang memakan riba yang berlipat ganda, seperti firmanNya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran:130).
  • Allah SWT melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba, seperti firmanNya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sia riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman, Jka kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu (pokok hartamu), Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula dianiaya).” (Al-Baqarah: 278-279).
Hadist nabi besar Muhammad SAW tentang riba:
  • “Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya (sekretarisnya/pengadministrasinya).” Diriwayatkan semua penulis Sunah At-Tirmidzi mensahihkan hadist ini).
  • “Satu dirham riba yang dimakan seseorang dengan sepengetahuannya itu lebih berat dosanya dari pada tiga puluh enam berbuat zina.” (diriwayatkan Ahmad dengan sanad shahih).
  • Riba mempunyai tiga puluh tujuh pintu. Pintu yang paling ringan ialah seseorang menikahi ibu kandungnya.” (diriwayatkan Al-Hakim dan ia menshahikannya) (Al-Jazairi, 2001).
b) Kezaliman (dzulm) (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan)
Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
c)   Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif)
Setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (gambling).
d)  Gharar (unsur ketidakjelasan)
Setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsure ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain:
      • Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
      • Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
      • Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa.
      • Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran.
      • Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad.
      • Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi
      • Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
 
e) Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).
 Segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan As Sunah.
3.      Kemaslahatan (maslahah)
Segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:
(a) akidah, keimanan dan ketakwaan (dien)
(b) akal (‘aql)
(c) keturunan (nasl)
(d) jiwa dan keselamatan (nafs)
(e) harta benda (mal)
4.      Keseimbangan (tawazun)
Keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
5.      Universalisme (syumuliyah)
Dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).
Pemakai dan Kebutuhan Informasi
Pemakai laporan keuangan menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan  (2007: 3-5) meliputi:
a.        Investor (baik investor sekarang dan investor potensial)
Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen.
b.        Pemilik dana qardh
Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
Al-Qardh menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (2001) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
Menurut Wikipedia Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Qardh dalam dunia perbankan adalah pinjaman uang.
c.         Pemilik dana investasi syirkah temporer
Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
d.        Pemilik dana titipan
Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
e.        Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf
Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
f.          Pengawas syariah
Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan
pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
g.        Karyawan
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
h.       Pemasok dan mitra usaha lainnya
Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
i.          Pelanggan
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
j.          Pemerintah serta lembaga-lembaganya
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan
aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
k.        Masyarakat
Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.          
 
DAFTAR PUSTAKA
Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Retrieved December, 2017 from https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzMGFYQ1FXVGQ5X3M/view
Hanafi, M. M., & Halim, A. (2014).  Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Harahap, S. S. (2013). Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Express
Prabowo, A. E. (2014). Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis. CV. Bina Karya Utama. Retrieved December, 2017 from https://www.researchgate.net/publication/307012872_Pengantar_Akuntansi_Syariah_Pendekatan_Praktis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Perbankan Syariah.”  Retrieved December, 2017 from https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qardh
Wiroso. (2013). Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Cakupan Materi Presentasi  IAI-PPL. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Retrieved December, 2017 from
Wiyono, S. & Maulamin, T. (2012). Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.